goldengaterestaurantphoenix.com – Amerika Serikat telah secara formal menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menolak rancangan resolusi yang bertujuan mengadvokasi Palestina sebagai anggota penuh organisasi internasional tersebut. Rancangan resolusi, yang diajukan oleh delegasi Aljazair dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, menghadapi pemungutan suara di New York pada tanggal 18 April.
Dinamika Pemungutan Suara Dewan Keamanan
Laporan yang disampaikan oleh AFP menandakan bahwa draf resolusi tersebut mengusulkan agar Majelis Umum PBB merekomendasikan penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh. Dari kelompok anggota Dewan Keamanan yang berjumlah 15 negara, 12 menyatakan dukungan mereka, dua memilih untuk abstain, dan Amerika Serikat—salah satu dari lima anggota tetap—menggunakan hak vetonya untuk menentang resolusi tersebut. Protokol Dewan Keamanan membutuhkan minimal sembilan suara mendukung dan tidak ada penolakan dari anggota tetap untuk mengadopsi resolusi.
Perspektif AS terhadap Resolusi dan Hubungan dengan Israel
Analisis diplomatik mendahului pemungutan suara telah memprediksi bahwa sebagian besar anggota Dewan Keamanan akan mendukung rancangan resolusi ini. Namun, berdasarkan orientasi kebijakan luar negeri yang historis, Amerika Serikat diantisipasi akan menerapkan hak vetonya, yang konsisten dengan perlindungan kepentingan Israel, sekutu strategisnya. Tradisi AS dalam memveto atau abstain dari resolusi yang dianggap merugikan bagi Israel telah lama tercatat.
Konsensus yang Tidak Terbentuk dalam Komite Dewan Keamanan
Lebih lanjut, Komite Dewan Keamanan yang bertanggung jawab atas peninjauan aplikasi keanggotaan Palestina telah melaporkan perbedaan pendapat secara internal. Dokumen yang diperiksa oleh Reuters menunjukkan bahwa komite ini tidak berhasil mencapai konsensus yang diperlukan. Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, yang negaranya merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan saat ini memimpin komite tersebut, menyatakan kegagalan mencapai kesepakatan tentang pemberian status keanggotaan penuh kepada Palestina.
Syarat Keanggotaan PBB dan Kritik Palestina terhadap Veto AS
Sebagai prosedur, untuk diakui sebagai anggota penuh PBB, suatu negara harus mendapatkan dukungan Dewan Keamanan yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Majelis Umum PBB. Reaksi keras telah diberikan oleh pemerintah Palestina terhadap langkah penolakan oleh Amerika Serikat, yang mereka pandang sebagai penghalang utama dalam usaha mereka menuju pengakuan internasional dan peningkatan status di PBB.